Syafruddin Adi
Mataram NTB - Provinsi NTB masuk dalam 5 besar dengan menduduki urutan ke - 4 Se Indonesia Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dengan perolehan nilai sebanyak 81, 81 poin mendapatkan kategori baik setelah diatasnya urutan ke3 Provinsi Bali. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Republik Indonesia dalam Forum Pengolahan dan Penilaian IKIP di Jakarta Barat, Jum'at 16 Juni 2023.
Urutan pertama diraih oleh Provinsi Jawa Barat meraih 84, 43 Poin - Kategori Baik, urutan kedua Provinsi Riau meraih 82, 43 Poin Kategori Baik, urutan ketiga Provinsi Bali meraih 81, 86 Poin Kategori Baik, urutan keempat Provinsi NTB meraih 81, 81 Poin Kategori Baik dan ururtan kelima Provinsi Nangroe Aceh Darussalam meraih 81, 27 Poin Kategori Baik.
|
Baca juga:
Teknik Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye
|
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M mengatakan bahwa Asesmen IKIP ini dilakukan oleh multi pihak sebagai informan ahli yang ditetapkan secara random oleh Komisi Informasi Pusat.
"Ada akademisi, Praktisi, Profesional, media, NGO dll. Bahkan Kominfotik sendiri tidak dilibatkan sebagai informan ahli, Ini dimaksudkan agar hasil IKIP ini objektif dan jauh dari intervensi, " tuturnya.
|
Baca juga:
10 Pejabat Terkaya di Indonesia
|
Selain itu, Doktor Najam berpendapat bahwa IKIP NTB sangat sejalan dengan sikap terbukanya pimpinan daerah NTB yakni, Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB yang sangat bersahabat dengan warga.
"IKIP NTB ini inline dengan sikap terbuka dari pimpinan di NTB yang sangat welcome, terbuka dan bersahabat dengan warga di manapun. Bukan hanya kebiasan menyapa langsung ke desa, dusun dan kampung - kampung namun juga sangat proaktif menyapa dan memberi solusi melalui media sosial, "ungkapnya.
Ia berharap agar perolehan ya diraih oleh Provinsi NTB dapat terus dipertahankan dan sinergitas dan kolaborasi seluruh elemen sangat diperlukan.
"Semoga ke depan bisa lebih baik lagi Setidaknya mempertahankan kondisi yang ada. Suport, keterlibatan dan komitmen seluruh pihak dibutuhkan. Bukan hanya pemerintah saja. Tapi seluruh elemen pemerintahan dari pemerintahan paling bawah, Pemdes, Kecamatan, Kabupaten Kota diharapkan sinergi membangun pemerintahan yang terbuka, " tutup Doktor Najam.(Adb)
